Header Ads

Pencalonan Ahok Rawan Ditelikung Parpol


Tidur calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok belum bisa pulas. Kendati sebelumnya telah memutuskan maju melalui partai politik namun pencalonan Ahok relatif belum aman. Ketiga partai yang berjanji mendukung Ahok hingga kini belum secara resmi mendaftarkan Ahok ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Ditambah lagi kabar burung yang menyebutkan kemungkinan tiga partai pendukung Ahok yakni NasDem, Hanura, Golkar berpaling. Kalau itu sampai terjadi maka langkah Ahok untuk kembali memimpin DKI Jakarta bisa terganjal.

Beberapa waktu lalu, mantan Plt Ketua DPD PDI-P Bambang DH sempat mengatakan adanya potensi partai pendukung Ahok untuk menarik dukungnya. Selain Bambang DH, musisi Ahmad Dhani juga sempat meminta kepada Ketua Umum Partai Demokrat untuk membujuk Wiranto agar tak mendukung Ahok dalam Pilkada 2017 nanti. Manuver politik dari Bambang DH sampai ke Ahmad Dhani berpotensi menjadi serius ketika barisan penantang Ahok semakin kuat mendesak parpol untuk tidak mencalonkan Ahok.

Pengamat politik Vox Pol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai dukungan partai politik untuk Ahok sangat rentan sekali bagi langkah politik Ahok. Apa lagi dukungan dari Partai PDI-P belum diperoleh Ahok sehingga jika satu partai akan mundur mencalonkan Ahok maka syarat dukungan kursi pendukung bisa saja tidak didapatkan Ahok.

"Ini rawan sekali buat Ahok. Ini koalisinya sangat pragmatis dan rawan mengalami kepatahan di tengah jalan," kata Pangi, Senin (30/8).

Pangi melihat pendeklarasian partai untuk mendukung Ahok selama ini cenderung dipaksakan oleh sejumlah kalangan elit partai. Padahal, ada desakan publik yang sebenarnya berlawanan dengan keputusan partai.

"Itu banyaknya diklaim saja dukungan ke Ahok, padahal banyak penolakan dalam internal begitu pula di tingkat pengurus partai cabang," terangnya.

Pangi melanjutkan, indikasi dari benih-benih keretakan antara Ahok dengan partai pendukung Ahok mulai muncul. Pragmatis yang mendasari basis koalisinya bila kepentingan itu tak terakomodir. Selain itu, karakter Ahok yang inkonsisten bisa menjadi bumerang bagi parpol pendukungnya.

Dalam keterangan pers Rabu (24/8) lalu, Pangi juga mengungkapkan sejumlah hal yang menjadi alasan PDIP tak akan mengusung Ahok dalam pilkada 2017. PDIP yang berbeda dengan partai lain, tentu punya pakem tersendiri dalam mengusung seorang calon kepala daerah.
Pangi berpendapat PDIP sangat memperhatikan loyalitas dan tak akan memilih Ahok, yang dianggap sering bersikap tak konsisten. Gubernur Ahok adalah politikus kutu loncat, beberapa kali meninggalkan partai politik yang mengusungnya jadi bupati dan gubernur.

Ahok disebutnya tak konsisten saat menolak cuti selama masa kampanye. Sikap itu, tak sejalan dengan apa yang diungkapkan Ahok saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012, saat dia mendesak calon petahana untuk cuti. Sikap yang tak konsisten dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sosok Ahok, ucapnya.

Pangi tak menutup kemungkinan PDIP bisa ditinggalkan di kemudian hari jika mengusung Ahok. Dia pun berpendapat Presiden Joko Widodo, yang diusung PDIP, kini dekat dengan partai besar lain, yaitu Golkar. "Pikiran ekstremnya, bagaimana kalau kemudian PDIP ditinggal Jokowi? Ahok sudah pernah merecoki Golkar dan Partai Gerindra. Kalau tidak terbendung, skema Jokowi berpasangan dengan Ahok pada Pilpres 2019 itu alasan yang logis," katanya.
Menurut Pangi, bukan tak mungkin kedua tokoh tersebut menunggangi parpol lain agar bisa menang. Baginya tak mustahil pengaruh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bakal melemah, sedangkan pengaruh Jokowi menguat.

Penolakan publik terhadap pencalonan Ahok sebagai gubernur pun disebut cukup tinggi akibat akumulasi kekecewaan. Dia dianggap gagal memompa pemerintahan provinsi ke arah yang lebih baik. Sejumlah kegagalan yang disebut Pangi antara lain lemahnya daya serap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI dan naiknya angka kemiskinan menjadi 15.630 orang.

Ahok pun disebut gagal menyiapkan perumahan murah bagi warganya. "Dia kurang menunjukkan etika dan moral, berbicara sesuka hati. Penggusuran semena-mena tapi mendukung reklamasi," ujarnya.

Pangi menyebutkan PDIP memiliki banyak kader potensial, seperti Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Djarot Saiful Hidayat, dan Boy Sadikin. Sederet tokoh tersebut dianggap mampu bersaing dengan Ahok yang kuat sebagai petahana.

Dia pun berpendapat publik sedang digiring dengan opini, PDIP hampir pasti mendukung Ahok. Ahok yang bertandang ke kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP pada 17 Agustus lalu sempat mengklaim dirinya mendapat sinyal positif dari Megawati. Meski sempat membahas pencalonan menjelang pilkada 2017, Ahok membantah pertemuannya dengan Megawati tersebut karena ingin mendaftarkan diri agar diusung PDIP.

Sejauh ini sudah ada tiga partai yang mendukung pencalonan Ahok. Diantaranya adalah NasDem, Hanura dan Golkar. Ketiga partai itu bila diakumulasikan memiliki 24 kursi di DPRD DKI Jakarta. Namun jika salah satu mencabut dikungannya, maka konsekuensi politisnya Ahok bakal gagal maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta karena syarat minimal pencalonan harus memiliki minimal 22 kursi di DPRD.

Ahok sendiri sebelumnya pernah menyatakan akan maju melalui jalur perorangan. Relawan Ahok yang menamakan diri "Teman Ahok" berhasil mengumpulkan lebih dari satu juta KTP yang digunakan sebagai syarat pencalonan jika Ahok memutuskan maju melalui jalur perorangan. Sayangnya, saat KTP telah terkumul, Ahok malah memilih maju melalui jalur partai politik.



Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.