Header Ads

Literasi Kependudukan pada Satuan Pendidikan, Perlu upaya Maksimal dari Semua Pihak





Jogjakarta, Radarnasional.net  -  Bertempat di Indraprasta Room, Sahid Jaya hotel yogyakarta, Selasa ,14 mei 2019, berlangsung "Seminar Penguatan Advokasi dan KIE melalui Pendidikan Kependudukan Jalur Formal bagi SMA/SMK". Diselenggarakan oleh BKKBN DIY.

Hadir dalam acara tersebut, Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN pusat, jajaran BKKBN DIY, kepala Dinas Pendidikan dan olehraga DIY, Kakanwil Kemenag DIY, Ketua PGRI DIY, Kepala Sekolah SMA se DIY, dan para pihak terkait.

Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN Pusat, Ahmad Taufik,S.Kom,MAP,  mengatakan, suatu negara atau daerah dikatakan maju ditentukan oleh faktor sumber daya manusianya, bukan oleh faktor sumber daya alam yang dimilikinya, contoh banyak negara maju yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia, tapi  mereka unggul dari banyak aspek, katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Taufik mengatakan data kependudukan hasil SUPAS , tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia +/- 250 juta jiwa, 30% atau sebanyak 90 juta jiwa berusia 5-24 tahun, dari jumlah tersebut hanya 46 juta jiwa yang mendapatkan layanan pendidikan, selain itu jumlah angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan terdapat 52% tamatan SD bahkan ada yang tidak tamat SD, sedangkan angka Indeks pembangunan manusia rata- rata, usia 25 tahun keatas di tahun 2017, hanya tamatan SMP, juga ada yang tidak tamat SMP,  kata Ahmad Taufik.

Untuk mengintervensi agar masyarakat sadar akan kependudukan (literasi Kependudukan) dalam rangka menyiapkan kualitas sumber daya manusia, maka diperlukan informasi dan edukasi tentang kependudukan kepada masyarakat, baik masyarakat yang berada di satuan pendidikan, perangkat pemerintah ,maupun kelompok kegiatan masyarakat, kata Ahmad Taufik.

Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan memiliki peran untuk memberikan literasi tentang kependudukan agar masyarakat sadar akan pentingnya manfaat yang harus dipersiapkan dan digunakan serta bagaimana menghindari permasalahan dari dampak kependudukan,kata Ahmad Taufik.

Lebih lanjut Direktur kerjasama pendidikan kependudukan BKKBN pusat,  menegaskan bahwa sasaran pendidikan kependudukan adalah melalui jalur pendidikan formal,  yaitu disatuan pendidikan  SD sampai  Perguruan Tinggi, juga melalui jalur pendidikan non formal, yaitu Diklat berjenjang seperti Diklat ASN dan kepramukaan, keluarga dan kelompok kegiatan masyarakat ormas/ profesi, dengan pola kerjasama.

Kebijakan dan strategi  pendidikan kependudukan disetiap jalur pendidikan berbeda-beda sesuai dengan kondisi lembaga pendidikan yang bersangkutan, diantaranya , penyelenggaraan pendidikan kependudukan disekolah melalui  sekolah siaga kependudukan (SSK) yaitu sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga,  kedalam beberapa mata pelajaran atau melalui muatan lokal khusus. Demikian juga di Perguruan Tinggi melalui pendekatan kegiatan perkuliahaan, yaitu kegiatan kemahasiswaan, kuliah umum, KKN/ PKL tematik kependudukan, ujar Ahmad Taufik.

Melalui intervensi pendidikan kependudukan dan program kegiatan lain yang diselenggarakan oleh  BKKBN melalui program KKBPK ( kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga) untuk menyiapkan generasi penerus bangsa untuk memiliki SDM yang berkualitas, juga  dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pertimbangan kependudukan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat, pungkas Ahmad Taufik.( ypt )

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.
....
....