Header Ads

Politik Identitas Menguat, Ancaman Bagi Kerukunan Bangsa



Jogjakarta,   Radarnasional.net
Derap Kebangsaan edisi XXVI, yang di gagas Persatuan Wartawan Sepuh (PWS) Yogyakarta, kembali di gelar dengan Tema "Kita Indonesia", dan Sub tema menjaga Kerukunan Nasional, Sabtu, 4 mei 2019. Resto Cangkir, Bintaran-Jogjakarta.

Hadir Sebagai Pembicara : Drs.Idham Samawi,anggota DPR - MPR RI. Dr.Badrun Aleina,M.Si, Ketua Pusat Study Pancasila UIN Sunan Kalijaga. Drs.HM.Imam Aziz, Ketua PBNU, para wartawan sepuh dan Junior, dari berbagai media lintas generasi serta mahasiswa.

Idham Samawi dalam bembukaan Diskusi mengingatkan bahwa pemilu serentak april 2019 telah  berlalu, dan sekarang  tidak  ada lagi dikotomi  01 atau 02, yang ada adalah Persatuan Indonesia (Sila ke 3 Pancasila).

Kepada generasi muda dan peserta Diskusi, Ketua Bidang Idiologi Pancasila DPP PDIP  ini, menegaskan bahwa demokrasi bukan tujuan berbangsa dan bernegara, demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan, karena tujuan utamanya adalah Indonesia Gemah Ripah Loh Jinawi, Titi Tentram Kerto Rahardjo,(Indonesia yang Damai sejahtera adil dan makmur).

Bupati Bantul 2 Periode ini, menuturkan bahwa demokrasi sebagai alat bisa saja keliru, karena alat (demokrasi) bukan segala-galanya, maka perlu terus di cermati, di evaluasi secara berkelanjutan dengan cara-cara yang beradab, katanya.

Sementara itu, Dr.Badrun Alaine, dari Pusat Kajian Study Pancasila UIN,Sunan Kalijaga, memberi penilaian berdasarkan pengalaman dan realitas bahwa saat ini terjadi kesenjangan dan pergeseran pemahaman tentang empat konsensus dasar negara kita,(Pancasila,Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD'45)  antara generasi sebelum dan generasi pasca reformasi.

Ditambah lagi menurut Badrun Alaine, kurikulum pendidikan Pancasila, sudah tidak lagi diajarkan di  Sekolah baik SD, SMP dan SMA,  sehingga generasi milenial ini mencari informasi sendiri melalui berbagai sumber yang tersedia dengan cepat dan masif, sehingga tidak memiliki informasi yang benar terhadap  nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kesepakatan konsensus dasar kebangsaan kita, dan situasi  ini dimanfaatkan para pihak yang belum iklas menerima konsensus dasar negara kita, dengan terus menerus membangun opini agar kembali ke 'Piagam Jakarta', turur Badrun.

 Terkait situasi kebangsaan kita
saat ini, Ketua PBNU mengunakan istilah kontestasi, yang terdiri atas tiga hal, pertama konstestasi gagasan atau Idiologi, selain Idiologi Pancasila yang kita kenal dan kita anut dalam kehidupan berbangsa kita , ada juga pihak yang memperkenalkan idiologi lain, dan ingin memberlakukan kembali Piagam Jakarta, juga ada idiologi transnasional atau idiologi import.

Kedua, kontestasi pengembangan dan pengerahan sumber daya melalui  jalur pendidikan dasar, perguruan tinggi ekonomi, birokrasi, BUMN, dan perusahaan swasta, untuk hal ini aparat keamanan kita tidak bisa berbuat banyak karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal ini.

Dan yang ketiga lanjut Imam Aziz, adalah konstestasi kesempatan politik, yang sampai saat ini belum mereka raih, tapi mereka selalu  memanfaatkan setiap kesempatan, bahkan menunggangi aparatur pemerintah,birokrasi, aparat TNI, Polri, ini yang sangat mengkawatirkan, katanya.

Nahdhatul Ulama sadar betul akan ancaman ini, maka PBNU terus konsisten untuk menggunakan demokrasi sebagai alat untuk memperkuat empat pilar dasar negara kita, karena  bagi PBNU hal tersebut sudah final, pungkas Imam Aziz. (ypt)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.
....
....