Header Ads

APBDes Desa wangkal Kec krembung di tenggarai banyak penyimpangan (bagian 1)





Laporan pertanggung jawaban penggunaan APBDes desa wangkal kecamatan krembung - sidoarjo yang tidak transparan menimbulkan munculnya banyak polemik di warga desa desa wangkal.

Menurut laporan warga kepada awak media Radar Nasional ketidak transparan ini mulai terjadi semenjak Sutrisno menjabat sebagai kepala desa wangkal, dan tidak pernah ada LPJ (laporan pertanggung jawaban) yang melibatkan LPM (lembaga desa) maupun RT/RW dan tokoh masyarakat dalam pengelolaan dana APBDes desa wangkal.

Salah satu nya LS salah seorang tokoh masyarakat menjelaskan bahwa untuk pembangunan saluran air (drainase) warga di kenai biaya sebesar 25.000 rupiah permeter padahal pengerjaan tersebut melalui lelang tender yang seharusnya sudah mengcover pengerjaan dari awal hingga selesai, dan juga disinggung masalah laporan perincian penggunaan dana APBDes desa wangkal yang tidak pernah di ketahui oleh masyarakat hingga banyak muncul kecurigaan, imbuh LS saat di temui Radar Nasionall.

Saat tim awak media turun ke titik titik lokasi pembangunan memang tidak ditemukan plakat informasi pengerjaan dan pengadaan kegiatan pembangunan, hal ini tentu saja bertentangan dengan UU KIP (keterbukaan informasi publik) pasal 14 tahun 2008.
Yang juga diatur dalam ketentuan pidana dalam UU KIP diatur dalam Bab XI pasal 51 sampai dengan pasal 57. Hukuman (pidana) terberat dalam UU KIP ini adalah pidana penjara selama 3 tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 20.000.000,

Permasalahan ini pernah diangkat oleh Forum Aspirasi Masyarakat Desa (FAMD) akan tetapi tidak ada respon yang signifikan dari pihak pemerintahan desa wangkal.

Saat dikonfirmasi langsung kepada Sutrisno selaku kepala desa wangkal memang mengelak tidak mau menunjukkan perincian penggunaan dana APBDes.(tim sedulur)

1 komentar:

  1. APBDes itu pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Harus transparan dan jelas....

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.
....
....