Header Ads

Lahan Ketajek dalam pengawasan kejaksaan Jember "Dijarah masa"




Jember, RADAR NASIONAL NET
Pasca penetapan tersangka Suparjo, ketua koperasi ketajek Makmur (KTM)dengan dugaan penggelapan bagi hasil antara pihak PDP dengan KTM yang kini kasusnya  masih dalam proses persidangan,  Puluhan hektar lahan milik Perusaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember tersebut kini marak dijarah oleh masyarakat yang mengaku ahli waris tanah Ketajek.

Aksi penjarahan itu selain dilakukan malam hari, siang hari pun kerap terjadi penjarahan dan dilakukan secara terang-terangan.

pak sirat dan te'on salah seorang masyarakat yang masuk dalam daftar penerima hak pengelolaan lahan Ketajek kepada RANAS NET mengungkapkan, sudah hampir tiga bulan terakhir ini terjadi penjarahan oleh orang yang diduga dilakukan masyarakat diluar penerima hak pengelolaan lahan sesuai SK bupati nomer 188.45/258/012/2014 tentang penghapusan dan pelepasan tanah Ketajek kepada warga.

Dalam aksinya menurut Te'on para pelaku dengan terang-terangan menjarah hasil pertanian seperti kopi, pisang dan cengkeh di siang hari. " Sudah beberapa bulan terakhir ini banyak orang yang kita selaku masyarakat Ketajek tidak pernah kenal mengambil hasil panen dilahan Ketajek, tidak tanggung-tanggung aksi mereka dilakukan pada siang hari,"ujarnya.

Padahal lanjut sirat sesuai kondisi dilapangan, status tanah tersebut masih masuk status quo dan dalam pengawasan kejaksaan, namun para penjarah sepertinya tidak menghiraukan poster yang bertuliskan tanah dalam pengawasan kejaksaan negeri Jember.

" Kami sudah pernah melaporkan kejadian ini kepada pihak kejaksaan negeri Jember maupun polsek panti Jember, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya"imbuhnya.

Bahkan pihak PDP selaku pemilik lahan pertanian tersebut justru menganggap tidak terjadi apa-apa di Ketajek.

ketua komisi C DPRD Jember mitra kerja PDP , Siswono saat dikonfirmasi RANAS menjelaskan bahwa dirinya sudah menerima pengaduan terkait persoalan tersebut dan melakukan koordinasi dengan pihak PDP. Namun jawaban dari pihak PDP bertolak belakang dengan pengaduan masyarakat yang diterimanya .

" Direktur PDP, Ir.Hariyanto saat saya konfirmasi persoalan ini menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak polres, Kejari Jember dan bupati. Intinya karena hak pengelolaannya ada pada masyarakat PDP tidak bisa berbuat apa-apa meski ada laporan penjarahan," ungkapnya.

Lebih lanjut menurut Siswono, justru pihak PDP menganggap tidak terjadi apa-apa dilapangan. Dan aksi tersebut hanya informasi sepihak saja.(ag)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.
....
....