Header Ads

KPK: "DPRD Lumajang Terendah Lapor Kekayaannya."



   

RADAR NASIONAL, Lumajang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan pengecekan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 37 pejabat di Provinsi Jawa Timur. Para pejabat yang dicek kebenaran harta kekayaannya itu terdiri dari bupati hingga kepala dinas.

Hal ini disampaikan Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Adriansyah, kepada sejumlah wartawan, Senin (8/7/2019) seperti dilansir detiknews.com.

Yang paling mengejutkan, dari sekian pejabat legislatif, anggota DPRD Kabupaten Lumajang terendah dalam laporan harta kekayaannya. Bahkan, kata Febri, tidak satupun yang melaporkan.

“Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat eksekutif se-Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar merupakan terendah, yaitu 39,55%”, ujar Febri Adriansyah.

“Sedangkan kepatuhan lapor harta kekayaan pejabat legislatif di Jawa Timur, DPRD Kabupaten Lumajang merupakan yang terendah. Dari 47 wajib lapor, belum ada satu pun yang melaporkan LHKPN-nya,” ungkap Febri, panggilan karibnya.

Dijelaskan, lewat pengecekan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh penyelenggara negara.

Dia menyatakan, pemeriksaan ini sesuai dengan aturan pada UU 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebut ‘Bahwa setiap PN berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat’. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek kelengkapan pendukung aset dan asal usul aset.

“Laporan harta kekayaan setidaknya memuat informasi mengenai aset yang dimiliki pejabat publik, penerimaan dan pengeluaran pejabat publik, penerimaan yang diterima pejabat publik, jabatan baik yang menghasilkan manfaat keuangan atau tidak dan identitas mengenai istri, anak dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan penyelenggara negara,” ujar Febri.

Data per 27 Juni 2019
nantinya, hasil pemeriksaan LHKPN para pejabat itu akan dianalisis untuk perbaikan jika ditemukan harta yang belum dilapor. Setelah dicek para pejabat diberi kesempatan menyampaikannya secara lengkap dan benar pada LHKPN tahun berikutnya.

“Masyarakat diharapkan ikut mengawasi dan melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian atau informasi lainnya terkait harta para penyelenggara negara,” imbuhnya.

Dihubungi untuk konfirmasi, Sekwan Kabupaten Lumajang, Sutaryono, belum bisa memberikan jawaban. Lewat WhatsApp, dia mengatakan masih ada di luar. “Saya masih di luar, Mas”, ujarnya sambil berjanji lain hari. -Bkt/red-

(Sumber detiknews.com : Ke Jatim KPK Cek Kebenaran Harta  Para Bupati – Kepala Dinas).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.
....
....