Header Ads

Rapat Koordinasi Nasional Konsil Kedokteran Indonesia




.

Sleman,   -  Radarnasional.net
Dalam rangka peningkatan kemitraan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dengan para pemangku kepentingan, maka diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), yang akan berlangsung selama 3 hari, (16-18/6 ) di Sahid Jaya Hotel dan convention, Yogyakarta.

Peserta Rakornas dihadiri oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Ristek dan Dikti, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota, Persi, ARSPI, ARSADA, AIPKI, AFDOKGI, Institut Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi, Kolegium, IDI dan PDGI pengurus besar /wilayah/ cabang, Fasilitas Pelayanan  Kesehatan, Organisasi pemerhati kesehatan masyarakat, KKI, MKFKI dan sekretariat  KKI, dengan jumlah peserta 140 orang.

Rakornas KKI tahun 2019, mengambil thema : Pemantapan kemitraan dalam pengawalan mutu praktek kedokteran sebagai upaya perlindungan masyarakat, dengan Tujuan, pertama,meningkatkan kemitraan dalam pengawalan mutu praktek kedokteran sebagai upaya perlindungan masyarakat melalui akuntabilitas para pemangku kepentingan agar tetap terjaga.

Kedua, terciptanya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait, praktek profesi dokter dan dokter gigi sesuai dengan lingkup tugas masing-masing, khususnya terkait kualifikasi tambahan dan shared competency.
Ketiga, meningkatkan kemitraan dengan masyarakat.

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) berpusat di Jakarta, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai regulator praktik kedokteran di Indonesia, sesuai UU nomor 29 /tahun 2004, tentang praktik kedokteran.

Konsil Kedokteran Indonesia, sudah  berusia 14 tahun, (tepatnya 29/4/2019), dan telah mengeluarkan banyak regulasi berupa peraturan ,keputusan dan pedoman-pedoman, sebagaimana tugas dan fungsinya. KKI dalam tugas dan fungsinya mendapat dukungan  dari stakeholders yang terkait dengan praktek kedokteran di Indonesia.

Hadir dan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan, Ketua KKI (Prof.Dr.dr.Bambang Supriyatno,SP.A(K) Senin,(17/6) ,juga hadir Ass.III Sekda DIY. Bid.Pemberdayaan Mayarakat (Ir.Arofah Noor Iriani, MSi) mewakili Gubernur DIY.

Dan sebagai key note speaker, Staf Ahli Bid.Hukum, Kementerian Kesehatan RI, (dr.Kuwat Sri Hudoyo) mewakili Menteri Kesehatan RI, dalam pemaparannya, dr.Kuat Sri Hudoyo mengatakan, Kementerian kesehatan sebagai salah satu kementerian yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dibidang kesehatan, telah menetapkan kebijakan melalui program Indonesia sehat, dengan 3 pilar yang saling bersinergi yaitu, pertama paradigma sehat, kedua penguatan pelayanan kesehatan, ketiga jaminan kesehatan nasional, hal ini sesuai dengan visi ,misi Presiden RI, dalam Nawacita nomor 5 " meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia", ujar dr. Kuwat.

Sementara itu Ketua KKI, Prof.Dr.dr. Bambang Supriyatno, SP.A(K), kepada wartawan, mengatakan, KKI adalah lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tujuannya adalah untuk melaksanakan perlindungan kepada masyarakat, terhadap praktek kedokteran yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi, yang paling penting adalah KKI tidak bisa bekerja sendiri, kita perlu sinergi dan kerjasama dengan para mitra, seperti Kemenkes, Kemenkominfo, KemenRistek dan Dikti, dan organisasi profesi serta kolegium-kolegium, kita juga ingin masyarakat cerdas dalam mensikapi praktek-praktek kedokteran.

Terkait issu tenaga kerja asing yang melakukan praktik di Indonesia, kata Prof.Bambang, bahwa saat ini KKI belum memberikan ijin untuk itu, karena ada dua institusi yang memiliki kewenangan untuk memberikan ijin, yaitu Kementerian Kesehatan RI dan Konsil Kedokteran Indonesia, ujar, Prof.Bambang.(ypt)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.
....
....