Header Ads

Diskusi Publik Daulat Rakyat di Tengah Oligarki Kuasa



Jogjakarta.Radarnasional.net
Majelis Pemberdayaan Masyarakat ( MPM ) PP. Muhammadiyah, kembali mengadakan diskusi publik dengan tema "Daulat Rakyat di Tengah Oligarki Kuasa" jumat, 8/11/2019, di Ruang Aula Lt.3,Gedung PP Muhammadiyah, jln.Cik Di Tiro No.23,Yogyakarta.

Menghadirkan , Ketua  PP Muhammadiyah , Dr.M.Busyro Muqaddas,SH, dan Nara sumber lain yaitu : Bactiar Dwi Kurniawan ( Sekretaris MPM PP Muhammadiyah)., JJ Rizal (Sejarawan).,Eko Prasetyo (Social Movement Institut).

Dr.M.Nurul Yamin,M.Si,Ketua  MPM PP Muhammadiyah, dalam pengantar diskusi mengatakan, situasi Politik di Indonesia akhir-akhir ini pasca Pilpres 2019, kita berhatap situasi politik kedepan bisa memberikan pencerahan bagi semua warga bangsa.

Kalau kita belajar demokrasi atau kita jadikan demokrasi sebagai Instrumen untuk membangun sebuah bangsa, maka kita perlu memahami teori Trias Politika yang terdiri atas lembaga Exekutif,Yudikatif,dan Legislatif, kita harus memilih peran yang saling menyeimbangkan, tapi persoalannya adalah dalam beberapa kasus , yang terjadi adalah  ketiga kekuatan ini saling berselindan.

Kemudian kita berharap banyak  terhadap peran media sebagai  pilar demokrasi ke empat, tapi kita memahami bahwa media-media di Indonesia belum berperan seperti yang kita harapkan, lantas kemana kita harus menghadapkan  wajah kita, sebagai warga bangsa dalam membangun sebuah negara bangsa yang kita cita-citakan, tentu pada akhirnya civil society harus hadir untuk memecahkan kebuntuan.

Dalam diskusi ini kita akan mendapatkan pencerahan, jadi ketika gerakan mahasiswa  muncul harus difahami, karena katub-katub demokrasi mengalami kebuntuan.

Jadi peran civil society dan organisasi-organisasi sosial termasuk didalamnya  Muhammadiyah sangat dibutuhkan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebuah oligarki akan sangat berbahaya, disatu sisi  karena di era post trust, maka apa yang dianggap benar secara mayoritas  walaupun itu salah, kalau dia menguasai semua lini, maka sesuatu yang salah itu bisa menjadi kebenaran.ujarnya.

Sementara itu ,Dr.M.Busyro Muqaddas, dalam pemaparan materinya mengatakan, masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo , (Periode I,tahun 2014-2019) ditandai dengan lahirnya UU MD3, UU Ormas, korbannya HTI, sangat mungkin korban selanjutnya akan terjadi.

UU Parpol dan UU Perpolitikan lain yang terkait masih seperti ini maka selalu akan melahirkan demokrasi transaksional.

Demokrasi transaksional belakangan ini tidak hanya pilkada, pilpres, tapi sudah merambah ke pilkades, kalau Pilkades sudah main duit, virginitas, kegadisan moral semula masyarakat tidak mengenal zona nyaman, berupa money politik.

Pada pemilu 2014 silam, dijumpai masyarakat sudah tidak merasa risih lagi, bahkan ada yang memasang spanduk dengan tulisan ( kami warga RW....,siap menerima serangan fajar), masyarakat tidak lagi menjaga,marwah kegadisan moral politiknya, selama proses transaksional terus dipertontonkan. pungkasnya.(Ome)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.
....
....